PROYEK MYC 2,7 T

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBAYARAN .

========

KADIS PUPR SUMUT .

MEDAN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Mulyono ST MSi menegaskan, 21 ruas jalan propinsi yang tersisa dari Proyek Rp. 2,7 Triliun, akan segera ditenderkan. Jadi masyarakat tetap tenang, sabar dan jangan terpengaruh isu yang berkembang terutama masyarakat di Kawasan yang proyek belum selesai atau belum dikerjakan. Yakin lah Proyek tetap dilanjutkan.

Hal ini disampaikan Mulyono kepada wartawan, saat ditanyakan terkait nasib kelanjutan proyek Multi Years Rp. 2.7 Triliun. Kamis 30 Mei 2024. Dijelaskannya,  21 ruas jalan propinsi yang belum selesai atau belum dikerjakan tersebut antara lain ada di Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kepulauan Nias.  

Dijelaskannya, pekerjaan Proyek Tahun Jamak Rp 2,7 triliun oleh kerjasama operasional (KSO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WK), mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan propinsi di Sumatera Utara (Sumut), dihentikan oleh Pemprovsu sejak 3 April 2024.

"Yang kita sepakati dihentikan adalah pekerjaan di lapangan oleh KSO. Namun, proyek yang belum selesai atau belum dikerjakan oleh KSO, tetap dilanjutkan sebagaimana yang telah disampaikan Pj Gubsu Bapak Dr Hassanudin. Jadi tidak ada perbedaan persepsi," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Mulyono ST MSi, Rabu (29/5).

Pada saat pekerjaan di lapangan disepakati oleh KSO dan Pemprov Sumut dihentikan, jelasnya, pihak KSO selaku pelaksana Proyek Tahun Jamak Rp 2,7 triliun tersebut, melaporkan pekerjaan selesai pada posisi sekira 78 persen.

"Ibarat melihat gelas berisi setengah air, di satu sisi bisa dibilang setengah penuh, dan bisa juga kita bilang setengah kosong. Bendanya sama, tidak berbeda. Begitu mungkin opini beredar. Sama-sama benar. Yang dihentikan adalah pekerjaan KSO, sementara proyek tetap lanjut," katanya.

Mulyono menegaskan kelanjutan proyek pembangunan dan perbaikan jalan propinsi ini dilakukan dengan system dan mekanisme tertib admnistasi yang ada atau dialurkan tertib administrasinya.  tetap dilanjutkan dengan   , sisanya yang 22 persen, mencakup 21 ruas jalan yang belum dikerjakan

Sesuai kontrak perpanjangan terakhir pekerjaaan oleh KSO yang merupakan konsorsium antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sumber Mitra Jaya dan PT Pijar Utama itu pada 30 Juni 2024. Namun melihat kondisi yang ada maka pekerjaan bersama KSO disepakati dihentikan pada 3 April lalu.

"Pekerjaan yang belum diselesaikan atau belum dikerjakan dilanjutkan dengan mekanisme yang berbeda, tidak lagi dalam multiyear contract, tetapi kontrak tahun tunggal yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," jelasnya.

Ada 21 dari  total 163 ruas jalan propinsi Proyek 2,7 T yang belum dikerjakan oleh KSO. "Kalau memungkinkan anggarannya di Perubahan APBD 2024 maka dilaksanakan namun setidaknya dianggarkan prioritas pada APBD Sumut tahun 2025," tuturnya.

Kadis memaparkan sebenarnya kontrak KSO masih ada karena mereka masih berkewajiban melakukan pemeliharaan jalan yang selesai mereka kerjakan. Jadi setelah dsepakati diberhentikan pekerjaan lapangan namun dalam kontrak KSO harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan yang sudah mereka kerjakan.

Ditanya tentang laporan pihak KSO WK telah menyelesaikan sekitar 78 persen, kata Mulyono, laporan tersebut belum kita diverifikasi dan akan diverifikasi ihaknya bersama tenaga ahli.

"Jadi pembayaran harus terlebih dahulu memverifikasi pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai semua yang dilaporkan. Sementara ini yang sudah dibayar oleh Pemprovsu kurang lebih Rp 818 milyar. Sisanya akan dihitung bersama-sama. Kalua sesuai laporan KSO kewajiabn Pemprovsu total bayar sekira Rp 2 triliun," jelasnya seraya menegaskan pembayaran dilakukan kepada KSO dan tidak bisa ke masing-masing anggota KSO.

Dipengujung Mulyono menjelaskan, Proyek Tahun Jamak senilai Rp 2,7 triliun di Sumatera Utara ini bertujuan untuk memperlancar lalu lintas dan meningkatkan distribusi barang dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki konektivitas antar daerah